Oleh:Soni Agustian
(Mahasiswa Pasca Sarjana STAISNI)
Newspresisi.id–banyak ruang kerja, baik di kantor pemerintahan, sekolah, maupun institusi pelayanan publik, persoalan mendasar dalam bekerja terkadang bukan terletak pada ketidakjelasan tugas, melainkan pada rendahnya kesadaran untuk menuntaskan tanggung jawab tanpa harus terus-menerus menunggu instruksi pimpinan.
Pembagian tugas sudah jelas. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) telah ditetapkan, Standar Operasional Prosedur (SOP) tersedia, dan berbagai rapat koordinasi rutin digelar untuk menyamakan persepsi serta menentukan target kerja. Namun, ironisnya, pekerjaan yang seharusnya berjalan dengan sendirinya justru kerap baru bergerak setelah ada perintah, teguran, atau pengawasan langsung dari atasan.
Fenomena ini patut menjadi bahan refleksi bersama. Sebab, jika pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab rutin masih harus terus-menerus diperintahkan, persoalannya bukan lagi semata-mata soal sistem kerja, melainkan juga menyangkut budaya kerja dan kedewasaan profesional.
Ketika SOP Hanya Menjadi Dokumen
SOP sejatinya bukan sekadar dokumen pelengkap administrasi atau persyaratan untuk memenuhi penilaian kinerja dan akreditasi. SOP merupakan pedoman agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan konsisten.
Demikian pula rapat koordinasi. Forum tersebut bukan hanya tempat mendengarkan arahan pimpinan, mencatat hasil pembahasan, lalu kembali ke rutinitas tanpa perubahan berarti. Rapat seharusnya melahirkan komitmen dan tindakan nyata.
Jika hal-hal yang sudah disepakati masih harus berulang kali diingatkan, kita perlu bertanya: apakah yang kurang adalah pemahaman terhadap tugas, atau justru kesadaran untuk menjalankannya?
Kultur menunggu instruksi sering kali tumbuh karena kebiasaan. Sebagian orang merasa pekerjaannya cukup dilakukan ketika diperintah. Ada pula yang memilih menunggu karena merasa tidak akan disalahkan selama belum ada arahan langsung. Bahkan, tidak jarang muncul anggapan bahwa pekerjaan akan tetap selesai karena ada rekan lain yang lebih rajin dan memiliki kepedulian lebih besar.
Kebiasaan seperti ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika dibiarkan, dampaknya dapat merusak produktivitas dan rasa keadilan dalam organisasi. Mereka yang bekerja dengan kesadaran justru berpotensi menanggung beban lebih besar, sementara mereka yang pasif tetap berada dalam lingkaran kebiasaan menunggu.
Inisiatif Adalah Ukuran Profesionalisme
Profesionalisme tidak cukup diukur dari kehadiran tepat waktu, kepatuhan terhadap perintah, atau kemampuan menyelesaikan pekerjaan ketika diawasi. Profesionalisme juga tercermin dari inisiatif, kedisiplinan, dan kesadaran untuk menuntaskan amanah sesuai tanggung jawab masing-masing.
Seorang pegawai yang profesional tidak harus menunggu teguran untuk menyelesaikan laporan yang tenggat waktunya sudah dekat. Seorang guru tidak semestinya menunggu diingatkan untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu pula setiap personel di lingkungan kerja, tidak perlu menunggu perintah berulang untuk menjalankan tugas rutin yang sudah jelas ketentuan dan kewenangannya.
Tentu, inisiatif bukan berarti bertindak sesuka hati atau melampaui batas kewenangan. Inisiatif justru harus berjalan seiring dengan aturan, koordinasi, dan tanggung jawab. Artinya, seseorang mampu mengenali apa yang harus dikerjakan, memahami batas kewenangannya, lalu mengambil langkah yang tepat tanpa harus selalu menunggu komando.
Di sinilah perbedaan antara sekadar menggugurkan kewajiban dan bekerja dengan integritas.
Orang yang hanya berorientasi pada perintah akan bertanya, “Apa yang harus saya kerjakan?” Sementara itu, orang yang memiliki kesadaran tanggung jawab akan bertanya, “Apa yang menjadi tanggung jawab saya, dan apa yang harus segera saya tuntaskan?”
Perbedaan cara berpikir tersebut sederhana, tetapi menentukan kualitas sebuah organisasi.
Pimpinan Bukan Pengawas untuk Setiap Urusan
Kita juga perlu memahami bahwa pimpinan memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar mengingatkan pekerjaan rutin bawahannya. Ada perencanaan, pengambilan keputusan, evaluasi, koordinasi lintas sektor, hingga upaya mencari solusi terhadap berbagai persoalan organisasi.
Ketika pekerjaan operasional yang seharusnya dapat berjalan mandiri masih harus dikawal satu per satu, waktu dan energi pimpinan akan tersita untuk urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh setiap personel sesuai tupoksinya.
Akibatnya, ruang untuk inovasi, pengembangan program, dan peningkatan mutu pelayanan menjadi terbatas.
Karena itu, lingkungan kerja yang sehat bukanlah lingkungan yang seluruh aktivitasnya bergerak hanya ketika pimpinan memberi perintah. Lingkungan kerja yang sehat adalah lingkungan yang setiap personelnya memahami tanggung jawab, bekerja secara disiplin, dan memiliki kepedulian terhadap keberhasilan bersama.
Pimpinan tetap harus menjalankan fungsi pengawasan, memberikan arahan, serta melakukan evaluasi. Namun, pengawasan seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan kualitas dan pencapaian target, bukan menjadi satu-satunya alasan seseorang mau bekerja.
Jangan Menuntut Penilaian Baik Tanpa Kinerja yang Baik
Persoalan tanggung jawab juga berkaitan erat dengan penilaian kinerja. Terkadang, seseorang berharap memperoleh penilaian yang baik, tetapi belum sepenuhnya menyadari bahwa penilaian tersebut harus didukung oleh pelaksanaan tugas, kedisiplinan, hasil kerja, dan perilaku profesional yang nyata.
Penilaian kinerja bukan semata-mata tentang kedekatan dengan pimpinan atau seberapa sering seseorang terlihat sibuk. Penilaian semestinya bertumpu pada bukti, capaian, kualitas pekerjaan, serta kontribusi terhadap tujuan organisasi.
Karena itu, tuntutan untuk mendapatkan penilaian baik perlu berjalan seiring dengan kesediaan menunjukkan kinerja yang baik. Jika tanggung jawab baru dijalankan setelah berulang kali ditegur, tentu ada ruang evaluasi yang harus diterima secara dewasa.
Pada saat yang sama, pimpinan juga berkewajiban menerapkan penilaian secara objektif, transparan, dan adil. Budaya kerja yang sehat membutuhkan dua hal sekaligus: pegawai yang bertanggung jawab dan pimpinan yang konsisten menegakkan standar.
Mengubah Budaya Kerja Dimulai dari Diri Sendiri
Mengakhiri kultur menunggu instruksi tidak cukup dengan menambah aturan, memperbanyak rapat, atau mengeluarkan teguran. Perubahan harus dimulai dari kesadaran setiap individu.
Langkahnya dapat dimulai dengan memahami kembali tupoksi, menjadikan SOP sebagai pedoman kerja sehari-hari, menyusun target pribadi, menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu, serta membangun kebiasaan mengevaluasi pekerjaan tanpa harus menunggu diperiksa atasan.
Setiap personel juga perlu berani bertanya kepada dirinya sendiri: apakah saya sudah bekerja karena kesadaran, atau selama ini hanya bergerak ketika ada yang mengingatkan?
Pertanyaan tersebut penting, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk membuka ruang perbaikan.
Organisasi yang kuat tidak dibangun hanya melalui kepemimpinan yang tegas. Organisasi yang kuat juga membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas, mampu bekerja secara mandiri, dan tidak membiarkan tanggung jawabnya terbengkalai hanya karena tidak ada yang mengawasi.
Pada akhirnya, bekerja bukan sekadar memenuhi daftar tugas atau menghindari teguran. Bekerja adalah bentuk amanah yang harus dijalankan dengan kesadaran dan tanggung jawab.
Bayangkan betapa produktifnya sebuah kantor atau sekolah jika setiap orang bergerak sesuai perannya, pekerjaan rutin selesai tepat waktu, dan rapat tidak lagi dipenuhi pengulangan instruksi yang sama. Pimpinan dapat lebih fokus membangun kemajuan, rekan kerja tidak terbebani oleh kelalaian orang lain, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.
Sudah saatnya kita mengakhiri kebiasaan saling menunggu. Jangan menunggu ditegur untuk disiplin, jangan menunggu diperintah untuk bertanggung jawab, dan jangan menunggu diawasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh.
Sebab, ukuran kedewasaan profesional bukanlah seberapa cepat kita merespons perintah, melainkan seberapa besar kesadaran kita menunaikan tanggung jawab, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengawasi.
